Binkam

Polres Lombok Barat Kawal Ketat Distribusi 8 Ton Jagung ke Bulog

×

Polres Lombok Barat Kawal Ketat Distribusi 8 Ton Jagung ke Bulog

Sebarkan artikel ini
Polres Lombok Barat Kawal Ketat Distribusi 8 Ton Jagung ke Bulog

Standar Kualitas Tinggi dari Bulog

Meski distribusi berjalan lancar, Iptu Eko Nugroho mengingatkan para petani bahwa pihak Bulog memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang sangat ketat dalam menerima hasil panen. Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas stok pangan nasional yang disimpan dalam jangka waktu tertentu. Personel Sat Samapta di lapangan turut memberikan edukasi mengenai kriteria teknis yang harus dipenuhi oleh para petani sebelum membawa hasil panen mereka ke gudang.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jagung yang diserahkan harus sudah dalam bentuk pipilan dan benar-benar bersih dari kotoran atau sisa tongkol. Parameter yang paling krusial adalah kadar air, di mana Bulog menetapkan batas maksimal sebesar 14 persen. Jika kadar air melebihi angka tersebut, maka jagung akan dikembalikan atau ditolak demi menghindari risiko pembusukan saat disimpan. Selain itu, berat per karung juga harus konsisten di angka minimal 70,30 kilogram.

Prosedur Administrasi bagi Petani

Selain kualitas fisik komoditas, aspek administrasi juga menjadi sorotan dalam pendampingan ini. Pihak kepolisian mengimbau para petani agar melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk mempermudah proses transaksi di Kantor Bulog. Persyaratan tersebut meliputi identitas diri berupa KTP, buku rekening BRI untuk mekanisme pembayaran non-tunai yang aman, serta kartu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai bukti kepesertaan dalam kelompok tani resmi.

“Kami mengedukasi masyarakat bahwa kelengkapan administrasi seperti KTP dan kartu RDKK sangat penting. Ini demi transparansi dan memastikan bahwa subsidi atau hasil penjualan benar-benar jatuh ke tangan petani yang berhak. Koordinasi yang baik antara petani, Polri, dan Bulog adalah kunci utama keberhasilan swasembada pangan di Lombok Barat ini,” pungkas Iptu Eko Nugroho.

Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi kelompok tani lainnya di wilayah Kabupaten Lombok Barat untuk lebih proaktif dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan ketahanan pangan daerah dapat terjaga, sekaligus meningkatkan taraf hidup para petani lokal melalui sistem pasar yang lebih sehat dan terorganisir.