Peragaan tersebut memperlihatkan keterlibatan terpadu berbagai fungsi kepolisian, seperti:
– Sabhara sebagai Dalmas awal,
– Propam sebagai pengawas tindakan dan kepatuhan prosedur,
– Lalu Lintas untuk pengaturan arus,
– Reskrim dalam identifikasi provokator dan pelaku pidana,
– Intelkam untuk penggalangan massa,
– Humas melakukan dokumentasi dan publikasi,
– K-9 untuk sterilitas area,
– serta tim negosiator bersertifikasi untuk meredam eskalasi.
Teknologi baru juga ditampilkan, seperti helm Dalmas dengan konektor suara yang memungkinkan instruksi didengar hingga radius 2 km, serta penggunaan drone dalam pengambilan keputusan taktis.
Brigjen Ngajib menegaskan bahwa tujuan utama peragaan ini adalah menyamakan persepsi seluruh Kasatwil dalam memberikan pelayanan unjuk rasa yang humanis namun tetap tegas.
“Pelayanan unjuk rasa bukan sekadar pengamanan, tetapi pelayanan publik. Kita wajib memastikan massa dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, dan negara tetap hadir menjaga ketertiban umum secara proporsional,” ujar Dirsamapta.
Ia menambahkan bahwa kemampuan komunikasi, negosiasi, dan penguasaan lapangan menjadi kunci sukses aparat di era sekarang.
“Kapolres harus dikenal oleh masyarakatnya. Semakin baik hubungan polisi dengan warga, semakin kecil potensi eskalasi unjuk rasa meningkat,” tutup Brigjen Ngajib.
